TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding menilai ada beberapa hal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) berpotensi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

"Menurut saya ada beberapa hal yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013 ini berpotensi bertentangan dengan UUD 1945," kata Sudding di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (19/10/2013).

Sudding menuturkan, jika dilihat secara utuh mulai dari consideran pertimbangan sampai pada pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratak calon hakim Mahkamah Konstitusi dan pengawasan itu berpotensi melanggar UUD.

"Saya nilai ini inkonstitusional," katanya.

Diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK). Perrpu ini menyangkut tiga hal yaitu persyaratan majelis hakim MK, proses seleksi hakim dan sistem pengawasan hakim.