4 Faktor Gerindra Menolak KPU Tetapkan DPT Hari Ini
Gerindra menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Untuk itu, Gerindra menyarankan KPU menunda saja penetapan dan pengumuman DPT yang jadwalnya akan dilaksanakan hari ini.
Setidaknya, ada empat faktor yang menjadi dasar penundaat DPT. Antara lain:
1. Permasalahan adanya sekitar 10 juta pemilih yang tidak memiliki NIK dalam DPT, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 8 tahun 2012 bahwa pencantuman NIK merupakan salah satu syarat penting DPT.
2. Permaslahan belum jelasnya tindak lanjut Kemendagri soal adanya 20,3 juta pemilih yang ada di DPT namun justru tidak ada di DP4.
3. Permasalahan 30 juta orang yang ada di DP4 tapi tidak masuk dalam DPSHP, padahal setelah dicek secara acak dengan mengambil beberapa sampel ke lapangan ternyata sebagian besar orangnya masih ada.
4. Masih banyak DPT ganda di berbagai daerah yang ditemukan oleh Tim IT Gerindra.
"Menurut kami dengan adanya empat permasalahan besar itu penetapan DPT harusnya ditunda. Jika dijumlahkan, maka jumlh pemilih yang bermasalah adalah sekitar 30 juta orang. Jumlah ini sungguh sangat spektakuler dan membuat pemilu 2014 jadi tidak legitimate," ujar Ketua Bidang Advokasi, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, di KPU, Jakarta, Senin (4/11/2013).
Menurut Habib, sama sekali tidak ada alasan KPU untuk terburu-buru menetapkan DPT hari ini, sebab sebagai perbandingan DPT Pemilu 2004 pun baru ditetapkan bulan Februari 2004.
Jika alasan KPU adalah soal pengadaan logistik, sangat mudah mengatasinya yaitu dengan mengacu pada jumlah terkecil perkiraan DPT. Berapapun jumlah DPT-nya, KPU bisa mulai melakukan pengadaan logistik secepatnya.
"KPU juga harus ingat bahwa peserta Pemilu 2014 ini jauh lebih sedikit dari Pemilu sebelumnya sehingga persaingan antar parpol pasti akan jauh lebih sengit. Karena itu KPU selaku penyelenggara Pemilu harus menutup semua celah terjadinya kecurangan termasuk permasalahan DPT agar Pemilu bisa terlaksana dengan sukses," kata dia.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.