TRIBUN, JAKARTA - Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, Tanri Bali Lamo, mendorong Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada warganya untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. Dengan sosialisasi, angka partisipasi pemilih dipercaya bisa naik.

"Salah satu yang penting adalah sosialisasi. Kepala Daerah ikut bantu sosialisasi enggak masalah, bukan intervensi. Itu bagian dari bentuk bantuan pemda terhadap partisipasi pemilih," ujar Tanri dalam diskusi pemilu di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013).

Tanri mencontohkan, kerja sama Komisi Pemilihan Umum dengan Pemerintah Daerah terkait penentuan zonasi alat peraga kampanye partai politik peserta pemilu dan calon legislatif, adalah bentuk bantuan Pemerintah menyosialisasikan Pemilu 2014.

Tak dipungkiri bahwa tujuan pendidikan politik adalah bagaiamana meningkatkan hak dan kewajiban warga negara sebagai pemilih. Karena dalam undang-undang yang baru, penyelenggara pemilu wajib membantu pemerintah dan pemda.

"Saya juga mengimbau kepada partai politik untuk menyampaikan bahwa ada hak rakyat dalam pemilu," katanya.

Ia menambahkan, sukses tidaknya pemilu ditentukan bagaimana rakyat menyampaikan keinginannya dengan memberikan hak suara pada 9 April 2014 nanti.