TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mengaku iklan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden di media massa masih lazim. Menurut Ketua DPP Golkar Nudirman Munir, tidak ada yang melarang seseorang untuk beriklan di media massa.

"Yang jadi alasan memang kemampuan partai khususnya kader, elektabilitas meningkat, bukan karena pemberitaan media massa," kata Nudirman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Nudirman mengatakan iklan Aburizal Bakrie di media massa cukup relevan. Selain itu Golkar juga mengikuti aturan yang ada mengenai iklan politik.

"Yang penting bayar. Bukan gratis. Kita iklan," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyindir beberapa stasiun TV yang dipakai sebagai kampanye terselubung oleh pemiliknya atau partainya.

"Pemiliknya (pemilik TV) ditampilkan sebagai pahlawan dan yang lain diliput bak black campaign," kata Dipo Alam dalam akun twitter-nya, Senin (9/12/2013).

Keluhan yang sama dikutip Tribunnews.com dari situs Setkab. Bahkan dituliskan 6 stasiun TV yang sebelumnya mendapat teguran KPI karena tidak proporsional dalam menyiarkan berita politik yakni RCTI, MNCTV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV.

Terang-terangan ditulis pemilik ke-6 TV itu milik para politisi dan Calon Presiden (Capres). RCTI, MNCTV, dan Global TV milik Calon Wakil Presiden Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo; ANTV dan TV One milik Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Metro TV milik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh.