TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono menilai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu mengada-ada ketika memeriksa Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Suaidi Marasabessy.

Apalagi dalam pemeriksaan tersebut, KPK mengajukan pertanyaan terkait pemberian uang dan handphone pada Kongres Partai Demokrat 2010 lalu.

"Pak Suaidi mana ngerti, dia kan masuk Demokrat setelah kongres," ujar Sri Mulyono saat ditemui di markas PPI, Duren Sawit, Jakarta, Senin (6/1/2014).

Mantan pengurus Partai Demokrat itu menyebut KPK telah bertindak terlalu jauh dengan menanyakan masalah kongres kepada Suaidi yang tidak ikut serta dalam kongres.

Ia menyebut, Suaidi beserta beberapa mantan petinggi tentara baru masuk setelah kongres Partai Demokrat di Bandung. "Ya gak ngertilah, wong baru masuk," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Suaidi Marasabessy mengaku dicecar penyidik perihal pemberian duit dan smart phone pada Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, tahun 2010 lalu. Menurut Suaidi, barang-barang itu diberikan tim sukses Anas Urbaningrum.

Suaidi yang keluar kantor KPK sekitar pukul 14.45 WIB itu menjelaskan, dirinya bersama Ahmad dan Yosep Badweda (keduanya sekretaris dan anggota Komwas) dikonfirmasi soal pernyataan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Tiophan Benhard Silalahi, beberapa waktu lalu.

Saat itu, TB Silalahi mengatakan pernah mendapat laporan dari pengurus DPC soal adanya pemberian uang dan BlackBerry dari kubu Anas yang sumbernya disinyalir berasal dari proyek Hambalang.

"Jadi kami hanya datang untuk dimintai klarifikasi soal penjelasan (TB Silalahi)," kata Suaidi kepada wartawan.

Suaidi sendiri merupakan Wakil Ketua Komisi Pengawas, saat laporan DPC masuk pada 2012 silam. Menurut dia, penjelasan kepada penyidik KPK didasarkan atas laporan yang masuk ke Komwas.

Menurut mantan Pangdam Wirabuana itu, ketua DPC yang melapor menyebutkan, jika pemberian berasal dari tim sukses Anas Urbaningrum. Namun, dia tak menyebut berapa nominal uang dan dari mana sumber uang dan blackberry tersebut.

"Ya, sesuai dengan penjelasan dari pelapor sepertinya terjadi (pemberian uang dan BB). Kalau jumlahnya ada disebut satu-persatu tentu saya tidak punya wewenang untuk menyampaikan di sini, silakan bertanya kepada KPK karena mestinya KPK yang punya otoritas menyampaikan hasil pemeriksaan di BAP," ujarnya.