Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran pengamanan Pemilu dan Pilpres 2014 yang di ajukan Polri sebesar Rp 3,5 triliun belum turun hingga saat ini. Kepolisian masih terus bekomunikasi dengan pihak Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri untuk mencari solusi terbaik dalam mengusahakan dana pengamanan tersebut.

"Anggaran yang sudah dialokasikan sampai sekarang belum (turun) itu Rp 1 triliun dan Polri mengajukan Rp 3,5 triliun," kata Kapolri Jenderal Polisi Sutarman di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014).

Dikatakan Sutarman, Polri punya pengalaman pengamanan Pemilu pada 2009 lalu baik dalam pengamanan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden (Pilpres), serta sejumlah Pemilukada yang berlangsung dalam periode 2009-2013.

"Polres itu jumlahnya 450 Polres baik itu Polresta, Polres Metro sampai Polres, rata-rata pengamanan Pemilukada itu ada sampai Rp 8 miliar sampai 20 miliar, kalau dirata-ratakan dalam satu Polres itu pengamannya Rp 8 miliar saja, itu sudah sekian triliun," ungkapnya.

Pengamanan Pemilu bukan hanya pada saat pelaksanaannya saja tetapi mulai dari pengamanan distribusi logistik, pengamanan kampanye, minggu tenang, pemungutan suara, sampai penghitung, serta pelantikan itu sudah dihitung dan sudah diajukan.

"Jadi kita harapakan anggaran tidak jadi persoalan karena kalau tidak dianggaran jadi persoalan dalam Pemilu yang sangat strategis makanya kita mengundang Kemendagri dan Kemenkeu untuk menyampaikan pada kita langkah ke depan sehingga diperoleh solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ini, nah akan diambil dari mana," ungkap Sutarman.

Saat ini Polri dalam dipanya sebesar Rp 44 triliun lebih, sehingga untuk dana pengamanan Pemilu perlu diambil dari mana.

"Itu akan didiskusikan lebih lanjut sehingga pengamanan harus ada karena memiliki nilai strategis dalam rangka mengawal pergantian estapet pergantian kepala negara dan pemilihan DPR RI, DPD, dan DPRD," katanya.