PPP: Bukan Berikan Sanksi Bagi Golput, Tapi Gencarkan Sosialisasi
Arwani Thomafi menilai langkah arief mencegah angka golput tinggi pada pemilu 2014
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menilai langkah arief mencegah angka golput tinggi pada pemilu 2014 dengan menggencarkan sosialisasi ke bawah. Bukan malah mengancam memberikan sanksi bagi mereka yang golput atau mengajak orang lain golput.
Politisi PPP ini berpandangan solusi sosialisasi yang digencarkan oleh penyelanggara Pemilu, dan Partai Politik jauh lebih bijak terus dilakukan.
"Yang perlu terus dilakukan adalah sosialisasi yang gencar oleh penyelenggara pemilu dan tentu parpol," kata anggota DPR dari Fraksi PPP ini kepada Tribunnews.com, Senin (17/2/2014).
Dengan langkah tersebut, dia yakin angka golput bisa ditekan pada penyelanggaraan Pemilu tahun ini. Dengan itu pula, menurut dia, bisa meningkatkan peran partisipasi politik warga negara.
Sebelumnya, Wasekjen DPP Golkar Tantowi Yahya berpandangan perlunya pemberian sanksi bagi mereka yang golput atau mengajak orang lain golput. Beberapa negara memberlakukan aturan bahwa mengikuti pemilu adalah wajib.
"Perlu dibuat aturan soal golput karena parpol dan dan caleg khawatir akan tingginya golput," kata Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/2/2014).
Menurut Tantowi, aturan itu perlu dibikin karena golput bisa mengurangi legitimasi pemenang pemilu. Ia mengkhawatirkan golput menjadi suara tidak terpakai yang dimanfaatkan untuk dikonversikan sebagai suara caleg tertentu. Belakangan, ada kecenderungan caleg belum mau turun ke lapangan karena menunggu di "tikungan".
"Artinya, kecenderungan itu bisa dimaknai mereka melakukan permainan sebagaimana terjadi pada pemilu sebelumnya," katanya. Jika benar begitu, maka legislator yang muncul bukanlah caleg pilihan rakyat namun para pencoleng suara golput.