TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah puluhan tahun penindasan dan penganiayaan yang dialami buruh migran Indonesia (TKI) di luar negeri tak pernah usai, ibarat bom waktu yang kapan saja dapat meletus dan mengakibatkan cedera mengenaskan sekaligus merenggut nyawa.

Ditambah lagi, kepemimpinan yang tidak peka sekaligus sistem dan sumber daya manusia (SDM) dalam instansi terkait setengah hati dalam melakukan advokasi.

Demikian diungkapkan Jumara Bt Dzikri, Wakil Ketua Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia. Jumara mengatakan, buruh migran Indonesia (TKI) selama ini hanya dijadikan lahan bisnis dengan jaminan perlindungan hukum yang setengah hati.

Dan ini bisa dilihat fakta di lapangan disaat Pemerintah memberikan advokasi terhadap buruh migran Indonesia (TKI).

Menurut Jumara, setelah reformasi, sudah berapa kali Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berganti, tetapi tak kunjung ada langkah untuk meminimalisir, melainkan makin parah permasalahan yang dihadapi buruh migran Indonesia (TKI) di luar negeri.

"Hal ini tak lepas karena para pihak yang menduduki posisi Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi tidak menguasai permasalahan dan lapangan. Ditambah lagi bobroknya sistem dan sumber daya manusia (SDM) di setiap instansi terkait termasuk Perwakilan RI di luar negeri," ungkap Jumara dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke redaksi Tribunnews.com, Sabtu (1/3/2014).

Untuk itu dalam kepemerintahan yang baru, perlunya Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi yang berani melakukan berbagai gebrakan agar terjaminnya perlindungan hukum kepada buruh.

Bila PDI Perjuangan memenangkan Pemilu legislatif dan Presiden yang didukung oleh rakyat Indonesia atau buruh migran Indonesia (TKI), Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia akan usulkan nama Rieke Diah Pitaloka ke DPP PDI Perjuangan untuk dipertimbangkan sebagai kandidat Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi di pemerintahan kedepan.

"Karena ini menyangkut nyawa, tentu diharapkan jangan sampai salah tunjuk seseorang untuk menduduki jabatan tersebut, apalagi tidak menguasai masalah dan bisa-bisa menjadi bumerang. Mbak Rieke layak menjadi Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi. Beliau menguasai permasalahan dan lapangan, beliau juga punya hati untuk memperjuangkan nasib buruh," katanya.

"Sebab menyelesaikan suatu masalah tidak serta merta hanya bermodal menguasai teori dan lapangan, tetapi juga harus mempunyai hati dan niat untuk rakyat," ujar Jumara.

Disamping itu, posisi Menteri Luar Negeri pun harus bisa bersinergi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini disebabkan perwakilan luar negeri (KBRI/KJRI) sebagai pelaksana di lapangan dalam memberikan perlindungan, dibawah naungan Kementerian Luar Negeri.

Untuk itu langkah yang harus ditempuh kedepan, bukan saja dari segi sistem atau UU atau MOU, melainkan sumber daya manusia (SDM) di instansi terkait termasuk perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) harus dibenahi dan dirombak.

"Sebab, sebagus apapun sistem atau UU atau MOU, tetapi sumber daya manusia (SDM) di instansi terkait termasuk perwakilan RI (KBRI/KJRI) bobrok, jangan berharap akan ada perubahan dalam jaminan perlindungan terhadap  buruh," ungkapnya.

Jumara yang juga relawan TKI menilai, kemungkinan baru PDI Perjuangan yang sudah menyiapkan rancangan kepemerintahan kedepan di bidang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Diantaranya mempertahankan moratorium hingga permasalahan yang ada terselesaikan, serta pembenahan dan perombakan di instansi terkait termasuk perwakilan RI (KBRI/KJRI).

Bukan sebaliknya, permasalahan masih menumpuk dan belum adanya pembenahan, sudah berencana mencabut moratorium dengan dalil pengangguran.

"Bila waktunya sudah tiba, kami akan sebarkan rancangan tersebut dan saat ini baru beberapa relawan atau aktivis TKI di Saudi Arabia telah menerima. Alhamdulillah mendapat respon positif dan didukung penuh," aku Jumara.

Untuk itu, PDI Perjuangan menilai Pemilu yang akan datang adalah tahun penentuan nasib.

"Kita akan menentukan nasib kita kedepan dengan cara memberikan suara serta dukungan yang tepat sesuai hati, atau mengorbankan suara dan nasib kita ditukar atau diperjualbelikan dengan uang yang hanya dinikmati dalam hitungan jam tetapi terdzolimi selama 5 tahun," katanya.

"Kami yakin buruh atau TKI sangat cerdas, dengan banyaknya masalah, mereka menginginkan perubahan dan tidak akan menukar suaranya dengan uang," imbuhnya.

"Kalaupun itu ada, itu hanyalah oknum yang tidak menginginkan perubahan dan mengorbankan suaranya hanya karena uang serta melupakan nasib kawan-kawannya seperjuangan serta teraniaya yaitu buruh atau TKI," kata Jumara yang juga Kepala BP Pemilu PDI Perjuangan Saudi Arabia.