Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kerap Berpindah Partai, Jumhur Dianggap Kutu Loncat

Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief, yang meminta Jumhur Hidayat mundur dari jabatannya.

Penulis: Bahri Kurniawan
Editor: Sanusi
zoom-in Kerap Berpindah Partai, Jumhur Dianggap Kutu Loncat
NET
Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bergabungnya Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, ke PDI Perjuangan mendapatkan tanggapan beragam.

Salah satunya, Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief, yang meminta Jumhur Hidayat mundur dari jabatannya.

"Selamat kepada rekan saya Jumhur Hidayat yang memilih medan perjuangan baru. Sikap ini harus juga diikuti sikap ksatria untuk menyatakan mundur dari Kepala Badan (BNP2TKI), karena tidak etis kalau dijabat oleh partisan," ujarnya.

Seperti diketahui, Jumhur sebelumnya sempat mengikuti proses penjaringan peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, namun tidak berhasil lolos.

Sementara itu, Kepala Divisi Pendidikan Politik Solusi Pemuda Indonesia (SPI), Ramadhan Isa, menyayangkan perilaku tidak loyalnya Jumhur Hidayat dan menyebut Jumhur sebagai seorang kutu loncat.

"Ini fenomena kutu loncat. Dulu pernah masuk ke partai PBR lalu berpindah ke Partai Serikat Indonesia dan kemudian Demokrat. Jumhur harusnya menjadi pemuda yang menjadi panutan untuk memberi contoh yang baik, tidak seperti ini," ujarnya.

Ia mengakui pilihan Jumhur untuk berpindah-pindah partai adalah haknya sebagai seorang warga negara, namun ia menilai perilaku tersebut bukanlah sesuatu yang elok diterapkan dalam dunia politik.

Berita Rekomendasi

"Pilihan politik adalah hak masing masing, namun sekali lagi fenomena kutu loncat ini sangat tidak bagus," tuturnya.

Terkait keputusan Jumhur yang menyatakan diri ingin bergabung bersama PDI Perjuangan, ia meyakini partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan mempelajari rekam jejak dan kinerja Jumhur selaku Kepala BNP2TKI.

Menurutnya seleksi akan dilakukan karena PDIP tidak akan mau menerima kader yang hendak bergabung dengan alasan-alasan pragmatis.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas