TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat adanya benturan dalam proses demokrasi di beberapa daerah. Contohnya adalah proses demokrasi di Papua.

Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, menjelaskan demokrasi di Papua tidak berjalan baik karena suara penduduk setempat hanya diwakilkan oleh tetua atau kepala sukunya.

"Ada sedikit benturan dalam demokrasi kita. One man one food, dalam artian satu orang satu suara, tidak tertransformasi di dapil-dapil seperti Papua. Bisa satu kampung atau satu rumah, hanya itu pilihan dia," ujar Bahrain di kantor YLBHI, Senin (17/3/2014).

Dikatakannya, jika dikaitkan dengan keamanan dalam konteks berdemokrasi, maka hal itu tidak sejalan. Apalagi kepolisian justru menyatakan daerah seperti Papua, Poso, dan Aceh adalah rawan konflik. Dan pernyataan tersebut dilontarkan jelang pemilu.

"Kalau kita tahu zaman raja-raja dulu saling membunuh untuk jadi raja, sekarang demokrasi diciptakan juga saling membunuh. 42 peluru di Aceh yang disemburkan ke satu calon, akan diseret ke wacana rawan saat pemilu. Yang harus dilihat apa masalah sebenarnya yang melatarbelakangi itu," tukasnya.