TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekankan pembangunan tidak hanya terkait pengembangan wilayah tapi juga harus memegang prinsip keadilan sosial dan mengikutsertakan kelompok masyarakat bawah dalam proses pembangunan itu sendiri.

“Pembangunan itu jika dilihat dari konteks ekonomi harus memenuhi prinsip efisien dan efektifitas. Tapi harus diingat bahwa prinsip keadilan sosial menjadi hal utama. Ini yang saja jalankan dalam memimpin Propinsi Jawa Timur,” kata Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo saat menjadi pembicara dalam Kuliah Umum Ekonomi Kerakyatan yang diadakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), di Auditorium MM UGM, Yogyakarta, Selasa (25/3/2014).

Dalam Kuliah Umum yang bertema “Menghidupkan Ekonomi Kerakyatan: Success Story Jawa Timur untuk Indonesia” ini, Pakde Karwo menuturkan sejumlah strategi dan pendekatan yang dia lakukan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan di provinsi yang berpenduduk lebih dari 38 juta jiwa tersebut.

Diantaranya, melakukan cash transfer (bantuan tunai); memberikan pinjaman lunak terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi lewat Bank UMKM; dan fasilitas gathering untuk korporasi. “Mengelola ekonomi itu kompleks seperti mengelola negara, bukan sekedar mengelola provinsi,” kata Pakde Karwo dihadapan 400 civitas akademika UGM.

Gubernur yang memegang gelar Doktor Hukum ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam melakukan pendekatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin. “Komunikasi menjadi bagian penting dalam melibatkan masyarakat miskin dalam program pembangunan. Kita harus datang lewat pemahaman mereka, jangan memaksakan pola dan pendekatan dari atas,” ujar Pakde Karwo.

Pakde Karwo juga menjelaskan empat program strategis pembangunan yang dia jalankan yaitu, pro-growth (pro-pertumbuhan),
pro-job (pro-pembukaan lapangan kerja), pro-poor (pro-rakyat miskin), dan pro-environment (pro-lingkungan). Program strategis tersebut dijalankan dalam program teknis pembangunan antara lain: pembangunan infrastruktur perdesaan, infrastuktur pengairan dan air bersih, pembangunan infrastruktur wilayah, koperasi wanita, rehabilitasi lahan kritis dan hutan rakyat, pengendalian pencemaran Sungai Berantas dan Bengawan Solo, membangun sekolah lapang pertanian dan sekolah kejuruan, dan jalin kesra bantuan rumah tangga miskin.

Berbagai program tersebut berhasil mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur. “Angka kemiskinan di Jawa Timur tahun 2013 sekitar 12,73 persen turun dari 16,68 persen di Tahun 2009,” kata Pakde Karwo. Di sisi lain, jumlah pengangguran turun dari 7,87 persen di tahun 2009 menjadi 6,25 persen di tahun 2013.

“Pembangunan berkelanjutan yang berpusat dari rakyat, inklusif dan partisipatoris harus terus dilakukan. Intinya pertumbuhan harus disertai dengan pemerataan dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat miskin,” kata Gubernur yang diusulkan sejumlah pihak menjadi calon presiden ini.

Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Gunawan Sumodiningrat mengapresiasi kebijakan-kebijakan Pakde Karwo yang pro-rakyat, memihak pertanian, mendorng UMKM dan pembangunan perdesaan. “Apa yang dilakukan Pakde Karwo sebuah pendekatan yang inovatif dan pro-rakyat. Ini juga yang kami kaji dan pikirkan di Dashboard Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi Bisnis UGM,” kata Gunawan Sumodiningrat.

Dia menambahkan inovasi Gubernur Jawa Timur layak ditiru berbagai daerah dan bisa dikerjakan di level nasional. “Kita butuh pemimpin nasional yang perlu melakukan hal-hal konkret dan nyata bagi rakyat seperti yang dikerjakan Pakde Karwo,” ujarnya.