TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pimpinan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin mengaku siap memberikan bantuan pada salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Siti Fadilah Supari yang tengah berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diutarakan oleh Din Syamsudin, Kamis (10/3/2014) di kantor PP Muhammadyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2014).

"Kalau beliau memerlukan bantuan hukum, kami dari MU dan Aisyiyah, gerakan perempuan Muhammadiyah siap memberikan pendampingan," terang Din Syamsudin.

Din Syamsudin menambahkan PP Muhamadiyah simpati dan akan terus memberikan dukungan motil serta pendampingan hukum bagi Siti apabila Siti memintanya.

"Kamis siap beri dampingan hukum, pesan saya ya beliay tetap sabar, tegar, dan isnyallah keadilan menentukan," katanya.

Maksud kedatangan Siti, mantan Menteri Kesehatan ini,  yakni menemui Pimpinan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin untuk konsolidasi dan melaporkan permasalahan hukum yang dihadapinya ke Din Syamsudin.

Seperti diketahui, kini Siti berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa 2005 yang sebelumnya ditangani Kepolisian.

Dalam pertemuan tersebut, tak hanya dihadiri oleh Siti dan Din Syamsudin tapi juga Saiful Bahakri dari Majelis Hukum PP
Muhammadiyah, dan tiga orang perwakilan dari Aisyiyah, gerakan perempuan Muhammadiyah.

"Jadi kedatangan ibu Siti disini ingin konsultasi karena beliau sedang menghadapi musibah masalah hukum kasus yang ditangani Polri, empat kali gagal di Kejagung sampai akhirnya dilimpahkan ke KPK," ucap Din Syamsudin.

Diutarakan Din Syamsudin, Siti yang merupakan mantan Meskes, dulunya dipilih menjadi Menkes atas rekomendasi Muhammadiyah. Sehingga wajar apabila Siti yang merupakan warga Muhammadiyah menyampaikan permasalahan yang kini membelitnya ke Muhammadiyah.

"Ini kewajiban dan tanggung jawab kami menerima beliau. Kami prihatin dengan musibah ini. Kami simpati," kata Din Syamsudin.