TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeparkan survei integritas dan rekomitmen peserta Support to Indonesia's Islands of Integrity (SIPS), Senin (12/5/2014). Program tersebut melibatkan dua provinsi yakni Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

"Program SIPS melibatkan dua provinsi Sulut dan Sulsel masing-masing di lima kabupaten atau kota sebagai pilot projectnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi.

Kepala daerah yang turut serta dalam acara paparan itu, di antaranya adalah Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Dirinya mengungkapkan para kepala daerah hadir dalam rangka melakukan upaya preventif terhadap korupsi.

"Hari ini ada rapat kerja kami dengan KPK, dengan tim CIDA untuk mengevaluasi dua tahun kerja yang ada terhadap berbagai pelayanan-pelayanan publik yang diharapkan tanpa korupsi itu. Dan itu yang kami lakukan," kata Yasin Limpo usai rapat.

Selain itu, kata Yasin Limpo yang hadir bersama sembilan bupati atau wali kota itu menyatakan bahwa soal perizinan menjadi salah satu hal yang dibahas bersama KPK. Karena itu, menurutnya, KPK akan meradar daerah-daerah tersebut untuk daerah percontohan kerjasama KPK dalam rangka pencegahan korupsi.

"Itulah, izin-izin ini dilakukan di satu atap, penggabungan dari katakanlah sampai 67 unit kerja dalam satu tempat perizinan dan itu yang kita lakukan di Sulawesi Selatan. Beberapa izin disatukan, seluruh izin se-SKPD pada satu tempat perizinan," kata Yasin Limpo.