Kementrian PDT Pernah Kerjasama Perusahaan Penyuap Bupati Biak Numfor
PT Papua Indah Perkasa sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam proyek sarana dan prasarana jalan di Papua.
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Papua Indah Perkasa ternyata sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) terkait proyek pembangunan sarana dan prasarana jalan di Papua.
Hal itu diungkapkan Deputi I Kementerian PDT Suprayoga Hadi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan tanggul laut di Biak Numfor di kantor KPK, Jakarta, Selasa (1/7/2014).
Ia mengenal Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddi Renyut, tersangka pemberi suap Bupati Biak Numfor. Semasa menjabat Deputi V Kementerian PDT, Hadi mengaku bersama Teddi pernah kerjasama proyek jalan di Papua.
"Ya kenal (Teddi, red), karena dia pernah mengerjakan proyek di Deputi V. Sekali saja, terkait proyek jalan di Papua," terang Hadi sambil menegaskan bahwa kerjasama dengan Teddi baru berlangsung sekali saja.
Sementara soal pembangunan tanggul laut di Biak Numfor yang berujung praktik suap menyuap ini, Hadi mengklaim tak mengetahuinya. Alasannya baru menjabat sebagai Deputi I Kementerian PDT saat proyek itu diajukan.
"Karena proyek yang ditangani Teddi tahun lalu ada di lelang daerah. Bukan lelang pusat. Saya terus terang enggak terlalu paham dengan kasus ini karena bukan di deputi saya. Makanya saya bilang kok dipanggil. Yang dipanggil mestinya Deputi V," katanya lagi.
Hadi tak mengetahui tejadi ijon pembangunan tanggul laut yang telah menyeret Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk sebagai pesakitan. Hadi juga mengklaim tak mengenal Yesaya. "Wah enggak tahu saya deh kalau itu (ijon)," imbuhnya.
Hadi juga juga menampik pernah melakukan pertemuan dengan Yesaya di ruang kerja Deputi I Kementerian PDT beberapa waktu lalu. Hadi justru menuding Sekertaris Menteri (Sesmen) PDT yang pernah bertemu dengan Yesaya.
Penyidik mengorek Hadi terkait kasus suap tersebut. Hadi mengklaim dirinya banyak dihujani pertanyaan seputar APBN-P, juga soal sejumlah barang bukti yang disita KPK di ruang kerjanya beberapa waktu lalu seperti hardisk.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP tak memungkiri pemeriksaan Hadi untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi penggeledahan. Terlebih, ruangan Deputi I Kementerian PDT menjadi salah satu tempat yang digeledah penyidik KPK.