TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat meyakini sejumlah aktivis yang sekarang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan akan mampu melaksanakan mandat perjuangan rakyat.

Pasalnya perjuangan ketika mendobrak orde baru untuk kepentingan rakyat masih membekas di dalam diri para aktivis.

"Kalau pada masa reformasi dulu adalah kita memperjuangkan perkembangan demokrasi, maka kini kita 'goal'nya adalah kesejahteraan rakyat,"ujar Jumhur dalam diskusi jaringan aktivis pro demokrasi (prodem) di Galeri Cipta II, Cikini, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Jumhur mengatakan mandat tersebut harus dijaga bersama agar tidak melenceng. Caranya, lanjut Jumhur setiap aktivis yang duduk di legislatif maupun eksekutif harus mau diaudit oleh rekannya sesama aktivis.

"Harusnya para aktivis prodem yang masuk dalam lingkaran kekuasaan harus mau diaudit tiap tahun. Setiap tahun tahun dibedah apa yang telah diperbuat," ujar Jumhur.

Jumhur pun mencontohkan ketika dirinya menjabat sebagai Kepala BPN2TKI. Banyak perubahan yang telah dilakukan meski tertutupi oleh kekurangan kecil.

"Sebelum saya menjabat, masalah TKI ilegal itu ada 60 ribu kasus per tahun. Kita perbaiki setiap tahun hingga pada 2013 lalu turun sampai 19 ribu kasus. Saya juga kepala BNP2TKI pertama yang menaikan upah minimum pada 2007, namun ada kasus satu dua muncul di media, semua perubahan tersebut seperti dianggap tidak ada" ujar Jumhur.

Sehingga lanjut Jumhur para aktivis Prodem tidak boleh surut dalam memperjuangkan hak dan menegakan keadilan dalam kehidupan rakyat. "Sehingga di semua aktivis berkontribusi untuk kepentingan rakyat," ujar Jumhur.