TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR yang sudah dipecat dari Partai Golkar, Nusron Wahid mengingatkan soal ancaman jatah soal jatah BBM bersubsidi tahun 2014 sebanyak 46 juta kilo liter, yang terancam habis sebelum akhir tahun.

Kepada wartawan usai menemui Jusuf Kalla (JK) di kediamannya Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2014), Nusron yang juga membantu persiapan pemerintahan Jokowi-JK mengatakan habisnya jatah BBM bersubsidi, bisa jadi akan terjadi setelah 20 Oktober mendatang, dimana pasangan Jokowi - JK sudah resmi memimpin negara.

"Kalau habis ya beli lagi, pilihannya mau beli sesuai kebutuhan masyarakat, atau beli sesuai kemampuan pemerintah," katanya.

Jika pemerintah memilih kebijakan untuk membeli sesuai kebutuhan masyarakat maka hal itu akan semakin membuat cadangan uang negara semakin menipis.

Bahkan bukan tidak mungkin negara akan bangkrut karena hal tersebut, mengingat konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat yang berlebihan.

"Kalau itu terjadi, pemerintahan Jokowi - JK bisa disebut telah membangkrutkan negara," ujarnya.

Walaupun konsumsi BBM bersubsidi yang berlebihan diakibatkan kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi-JK, Nusron khawatir masyarakat akan tetap mempermasalahkan pasangan tersebut karena hal itu terjadi di bawah rezim mereka.

Untuk menyelamatkan uang negara, maka menurutnya subsidi BBM harus dikurangi dan harga harus disesuaikan. Dengan penyesuaian harga, masyarakat kata dia akan lebih berhemat dalam mengkonsumsi BBM bersubsidi, karena pembatasan subsidi hanya akan menimbulkan kegelisahan masyarakat.

Lebih cepat penyesuaian subsidi itu dilakukan, maka akan semakin besar uang negara yang bisa diselamatkan. Namun sayangnya presiden Susilo Bambang Yudoyon (SBY) sudah menegaskan, bahwa di ujung masa pemerintahannya ia tidak akan menambah beban masyarakat dengan menaikkan harga BBM.