JK: Transmigrasi Harus Dilanjutkan dengan Pengembangan Ekonomi
"Sekarang setelah era reformasi tidak semudah dulu. Di Jawa tidak mudah lagi untuk bedol desa, tapi transmigrasi tidak berkurang. Maka harus berbeda."
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menilai program transmigrasi harus tetap dilanjutkan. Tujuannya mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Program transmigrasi memungkinkan pemerataan ekonomi di luar ketiga pulau tersebut. Hanya saja, kata JK, program transmigrasi mendatang tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional seperti masa lalu.
"Sekarang setelah era reformasi tidak semudah dulu. Di Jawa tidak mudah lagi untuk bedol desa, tapi transmigrasi tidak berkurang. Maka caranya harus berbeda," kata JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Dalam pemaparannya di acara Rembug Nasional Ketransmigrasian "Transmigrasi untuk Mempercepat Kesejahterahan," JK menilai program memindahkan masyarakat dengan program transmigrasi seperti tahun 1970 an sudah usang.
Dulu, orang dapat dengan mudah dipindahkan ke tempat baru, dan transmigran tersebut diperbolehkan menguasai lahan di tempat barunya, dan disediakan rumah oleh pemerintah. Tapi sekarang ini tidak mungkin diterapkan cara seperti itu.
JK mengusulkan pemindahan penduduk tersebut harus dibarengi dengan pengembangan ekonomi di daerah tujuan transmigran. Sehingga dengan sendirinya penduduk di pulau Jawa, Bali dan NTB akan sendirinya pindah ke wilayah-wilayah tersebut.
"Mari kita bicara format (transmigrasi, red)n yang lebih baik, tanpa paksaan. Banyak daerah yang maju karena transmigrasi," ungkap JK yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Golkar ini.
