TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai, program pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) perlu dievaluasi kembali. Tujuan dari evaluasi tersebut agar kabinet Jokowi selanjutnya bisa menjalankan lebih baik

Rencana induk (masterplan) ini sifatnya sektoral yang melibatkan enam koridor dengan para gubernur dan menteri memimpin masing-masing koridor.

"Ke depan faktor terbesar yang dihadapi pembangunan berupa buruknya kualitas pembangunan infrastruktur khususnya di daerah harus dapat diatasi," ujar Direktur Puskepi Sofyano Zakaria, Senin (8/9/2014).

Berbagai upaya untuk mengatasi kondisi tersebut terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan akselerasi pembangunan infrastruktur daerah guna mengejar ketertinggalan daerah dengan pusat dan daerah yang tertinggal dengan daerah lain.

"Oleh karena itu, diperlukan pemimpin lembaga tinggi negara seperti DPD RI yang berpengalaman, tegas dan merakyat dan yang terpenting bisa diterima segala pihak," ungkap Sofyano.

Sofyano menambahkan juga diperlukan perubahan paradigma hubungan  pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Tujuannya agar semua pemangku kepentingan berperan bersama-sama dalam pembangunan.

"Kenyataannya, di dalam perjalanan otonomi daerah, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hambatan besar," kata Sofyano.