TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Membludaknya kalangan profesional ketimbang partai politik dalam struktur kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, dinilai tidak menjamin pemerintahan mendatang lebih bisa bersinergi dengan dunia usaha.

"Terus terang saja, tentu pemerintah yang lebih tahu (kebutuhan kabinet). Apa strukturnya besar, kecil, atau ramping, yang penting bukan strukturnya, tapi siapa dan itu bisa bekerjasama enggak," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi, di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Sofjan mengatakan, pengusaha tidak peduli pada struktur kabinet Jokowi, apakah diisi mayoritas profesional murni atau profesional dari partai politik.

Yang pasti, kata dia, haruslah dipilih orang yang kredibel untuk menduduki jabatan menteri.

"Kami sih setuju saja (mayoritas profesional). Cuma kami inginnya yang mengisi kabinet besok ini, manusianya yang bisa bekerja," sambung Sofjan.

"Bagaimana mereka ini bekerja dalam satu tim. The man behind the gun, bagi kami lebih penting daripada strukturnya," tandas Sofjan.

Sebelumnya, presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memilih opsi 34 kementerian dengan tiga menteri koordinator, sama seperti postur kabinet pemerintahan SBY-Boediono.

Berdasarkan jumlah itu, sebanyak 18 menteri diisi profesional murni dan 16 menteri diisi profesional partai politik. Adapun posisi wakil menteri dihapus kecuali di Kementerian Luar Negeri.