TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo diminta turun tangan untuk mengatasi persoalan dan pengembangan olahraga nasional menyusul kegagalan kontingen Indonesia usai mengikuti Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan.

Kontingen Indonesia hanya memperoleh empat emas atau minus lima emas dari target Kemenpora. Untuk mengatasi permasalahan olahraga tidak cukup hanya ditangani oleh Kemenpora, KONI, KOI dan Pengurus Besar (PB) cabang olahraga.

“Saya berharap Jokowi intervensi, turun tangan dan mengambil alih pengembangan olahraga nasional, tak cukup hanya Kementerian, KONI, KOI dan PB-PB saja. Kalau bukan presiden, persoalan-persoalan lama tak akan muncul kembali, “ ujar Sesmenpora Alfitra Salamm saat berbicara dalam acara evaluasi Asian Games yang digelar kerjasama Kemenpora dan SIWO PWI Jaya di Hotel Twin Jakarta Barat, Rabu (8/10/2014).

Terkait hal tersebut, Kemenpora akan menggelar rapat kordinasi nasional olahraga pada bulan Desember nanti. Rakornas yang akan dipimpin oleh Jokowi tersebut akan melibatkan KOI, KONI maupun PB-PB di Istana Negara.

“Dalam Rakornas itu, kami harap Jokowi bisa mendengarkan keluh kesah olahraga dan bagaimana memberikan solusi dan eksekusinya,“ ujar mantan pengamat politik dari LIPI itu.

Menurut Alfitra, langkah intervensi Jokowi untuk membereskan pengembangan olahraga itu utamanya dalam bidang politik anggaran, sports science dan infrastruktur olahraga. Dalam politik anggaran, mestinya sudah bisa dianalisa berapa sejatinya anggaran yang dibutuhkan bagi setiap atlet setiap mengikuti iven olahraga Internasional.

Selama ini kata Alfitra, tak pernah ada yang menghitung berapa sebenarnya berapa beaya idel untuk pembinaan PB, beaya infrastruktur dan beaya atletnya.

“Perlu pembenahan radikal alokasi angaran, karena ini masalah utama. Selama ini tak pernah ada yang menghitung. (Solusi-red) tak cukup hanya intervensi Menteri, tapi harus Presiden. Perlu diinfo ke Presiden soal anggaran olahraga ini, berapa estimasinya “ ujarnya seraya menyebut Indonesia mustahil menjadi juara jika tanpa intervensi presiden.

Untuk mencapai prestasi maksimal, mestinya juga didukung sports science khususnya SDM bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (POK) dan lembaga riset yang banyak ada di berbagai media massa, tidak cukup hanya mengandalkan di Kemenpora.

Meski demikian Alfitra tak mengelak pihaknya akan merevisi anggaran sports science di Kementeriannya agar sumberdaya harus unggul dan didukung anggaran yang besar.

“(Anggaran-red) sports science harus besar kalau ingin memperoleh prestasi besar di Asian Games dan Sea Games, “ katanya.

Menyoal infrastruktur, Alfitra menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi pengembangan infrastruktur olahraga. Kelemahan selama ini katanya adalah belum adanya maping infrastuktur pengembangan olahraga yang benar-benar diprioritaskan atau dibutuhkan. Seharusnya sarana dan prasarana bekas PON di Riau atau Sumsel bisa dijadikan infrastruktur pengembangan olahraga.

“Kami harap pengembangan infrastruktur yang prioritas, bisa mendukung cabor-cabor berprestasi, “ ujarnya.

Alfitra juga berharap adanya terobosan atau kebijakan baru baik menyangkut pajak dan fiskal guna memangkas birokrasi khususnya soal keuangan. Selain itu juga perlunya standarisasi pengurus PB-PB agar tidak terlalu besar kepengurusannya.

Sementara Ketua KOI Rita Subowo menyatakan tak ada pihak yang salah atas kegagalan Indonesia meraih target sembilan emas. “Kesalahan menjadi milik kita semua, “ ujarnya.