Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Senior PDIP Pramono Anung melakukan lobi-lobi terkait pimpinan komisi serta alat kelengkapan dewan. Pramono bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun angkat bicara mengenai pertemuan tersebut. "Jadi kami terus meyakinkan PDIP dan kawan-kawan, bahwa metode kelembagaan politik presidensialisme, itu berbasis dua partai atau dua koalisi itu bagus sekali. Karena Itu menyederhanakan pengambilan keputusan," kata Fahri Hamzah.

Fahri menyebut hal itu sebagai pengelompokan mayoritas dan minoritas dalam presidensial. Politisi PKS itu memandang ideal bila pengelolaan parlemen dipimpin oleh Koalisi Merah Putih.

"Baik bagi Jokowi dan PDIP dan kita. Akhirnya kan pertanggungjawaban pengelolaan parlemen jadi clear, kan itu sebenarnya satu pola," katanya.

PDIP diketahui ingin mendapatkan kursi alat kelengkapan dewan. Namun, Koalisi Merah Putih menyatakan terus mengkaji sistem pengelolaan parlemen yang terbagi dalam dua kelompok.

"Itu sangat baik daripada 10 partai. Pertanggungjawaban lebih jelas, pengelolaan parlemen berbasis pengelompokan, kalau di parlemen tanggungjawab kami karena kami yng kelola parlemen, lebih-lebih ini pengelolaan persidangan, kan hak tidak berkurang dan bertambah, pimpinan komisi tidak punya hak lebih DPRD anggota," ujarnya.