TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menjelaskan kinerja BPK akan ditingkatkan lebih baik lagi. Pasalnya selama ini BPK memberikan predikat kepada pemda di berbagai daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masyarakat di daerah tersebut tidak sejahtera.

Harry menilai jika BPK masih mudah memberikan WTP terhadap pemda yang tidak mensejahterakan rakyatnya, maka kinerja BPK perlu dikaji ulang kembali.

"Pemeriksaan sederhana WTP, 5 tahun WTP tapi makin miskin berguna nggak, nggak ada gunanya BPK," ujar Harry, di gedung Sekretariat MA setelah sumpah jabatan BPK, Kamis (16/10/2014).

Harry pun memiliki ide akan merombak ulang proses pemeriksaan BPK yang selama ini masih banyak kelemahan. Dengan lemahnya proses pemeriksaan, akan berdampak kepada angka kemiskinan dan pengangguran.

"Masih wacana melekat dipikiran saya, yang ahli tidak ada dalam proses pemeriksaan," ungkap Harry.

Harry menambahkan, BPK harus mempunyai data acuan untuk memeriksa sebuah lembaga atau pemerintah. Tanpa sebuah patokan dasar, kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

"Kita lihat indikatornya BPS atau apa, jadi definisi kemiskinan pengangguran, dilihat dari private investmen atau efisiensi birokrasi," papar Harry.