TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penuntasan kasus Obor Rakyat adalah salah satu tolok ukur keberhasilan Revolusi Mental di Polri. Sayang, mandeknya penanganan kasus Obor Rakyat menunjukkan Polri belum berubah dan profesional.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai Jokowi harus mendesak Polri segera menuntaskan kasus tersebut. Sebab kasus Obor Rakyat masih mangkrak di Polri dan tidak ada tanda-tanda akan dituntaskan.

"Elite Polri tak terlihat sungguh-sungguh ingin menuntaskan kasus ini. Padahal, penyidik sudah menetapkan dua tersangka. Presiden Jokowi perlu mengevaluasi serius Polri," ujar Neta dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Ia menambahkan, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus ini harus menunjukkan tanggungjawab moral yang besar untuk mendorong penuntasannya, dengan melakukan perubahan besar-besaran di Polri, mulai dari perubahan kepemimpinan Polri, sikap, perilaku, dan kinerja kepolisian.

Dalam kasus Obor Rakyat, seharusnya Polri melakukan penyitaan peralatan kerja, kantor, percetakan, dan lainnya serta memasang police line agar barang bukti kasus ini tidak hilang atau dirusak.

Menurut Neta bukan itu saja. Penyidik juga harus memeriksa semua personil yang terlibat, mulai dari redaksi, desainer, pracetak, percetakan, terutama pihak yang membiayai tabloid tersebut.

"Kasus ini bukan semata-mata pelanggaran pemilu, lebih dari itu Obor Rakyat sudah menyebarkan isu SARA, memecah belah umat, menyudutkan capres Jokowi, dan menyebar kebencian," tegas Neta.

Jokowi sebagai pihak pelapor harus bersedia diperiksa penyidik. "Penuntasan kasus Obor Rakyat diperlukan agar ada kepastian hukum, terutama dalam kasus penghinaan terhadap Jokowi yang kini menjadi preside," tegas Neta.