TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mempertanyakan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tampak bernafsu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mantan anggota Komisi VII DPR RI tersebut melanjutkan, situasi tersebut sangat berbeda jika dibanding sikap Presiden RI Joko Widodo yang terlihat lebih adem ayem menanggapi wacana kenaikan harga BBM pada akhir 2014 ini.

"Saya enggak tahu ya ada apa di balik itu. Yang saya tanya cuma kenapa JK bernafsu sekali?" lanjut Wakil Ketua DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat tersebut. (Sebut 3 Menteri Ekonomi Jokowi-JK Neolib)

Effendi khawatir, rencana kenaikan harga BBM itu ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla. Effendi berpendapat, kenaikan harga BBM itu mestinya diikuti sejumlah perbaikan, mulai dari bidang distribusi minyak hingga kebijakan tata niaganya.

"Soal tata niaga energi tidak ditangani, ini yang ditangani malah masalah program jaring pengaman sosialnya. Mending enggak usah ada pemerintahan Jokowi, mending lanjutkan saja SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lagi," ujar dia.

Sebelumnya, Kalla menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.

Ia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). (Baca: Jusuf Kalla: Pokoknya Harga BBM Bersubsidi Naik Bulan Ini)

Menurut Kalla, subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. Beberapa program itu antara lain adalah KIS dan KIP.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado