TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi lompat pagar yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri makin adalah "gambaran" pola kerja Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Demikian disampaikan Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Rabu (5/11/2014).

" Pak Menteri murka ketika mendapat aksi pembangkangan dari pengelola tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Seperti biasa terjadi di penampungan TKI, tempat yang diinspeksi mendadak Menteri Hanif Dhakiri jauh dari kesan manusiawi dan layak," ujarnya.

Pagi tadi, Hanif melompati pagar berkawat sebuah Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT Elkari Makmur Sentousa di Kawasan Tebet, Jakarta.  Pasalnya karyawan perusahaan itu tidak mau membukakan pintu untuk Hanif yang sedang melakukan inspeksi mendadak di penampungan TKI itu. (Baca: Ditolak Masuk, Menaker Hanif Ngamuk di Penampungan TKI)

Ari menilai aksi lompat pagar yang dilakukan Hanif Dhakiri adalah hal biasa yang umumnya juga dilakukan menteri-menteri baru. Kesan sebagai pejabat baru, harus ditunjukkan dengan sebuah gebrakan. (Baca: Usai Ngamuk di Tebet, Menaker Hanif Sidak ke Bekasi ...)

"Hanya saja saya melihat aksi lompat pagar pak menteri harus diikuti dengan langkah selanjutnya. Minimal perusahaan pengerah TKI di cabut saja izinnya dan di masa yang datang tidak boleh lagi ada penampungan yang tidak memanusiawikan pahlawan penghasil devisa. Kondisi penampungan yang kumuh, jorok dan tidak menghargai harkat manusia kan bukan baru kali ini terjadi, tetapi sudah dibiarkan turun-temurun,"papar Ari Junaedi.

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, kabinet kerja Jokowi harus membawa perubahan baru dalam penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan.

"Jangan hanya selesai dengan aksi lompat pagar dan mendapat ekspos media lalu berhenti. Gurita pungutan liar yang terjadi di Badan Nasional Penyelenggara dan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus dihilangkan. Bawa kemudahan pengurusan TKI dan jangan jadikan sapi perahan. Harusnya menteri baru tidak segan-segan mengganti pejabat-pejabat di bawahnya yang selama ini ikut "menikmati" hasil jerih payah TKI. Menteri-menteri di era Jokowi, harus siap tancap gas. Tidak sekedar mendapat ekspos media, tetapi kerja, kerja dan kerja,"ungkap Ari Junaedi yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.