TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan pihaknya akan mengundang Menteri Kesehatan Nila F Moeloek untuk meminta penjelasan secara mendetail mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin (3/11/2014) kemarin.

Menurut saya urgent sekali selain KIS ada ebola yang belum dijelaskan Menkes. Kami juga harus tahu, sudah dilaporkan ke WHO belum," kata Dede di Gedung DPR, Senayan, Kamis (6/11/2014).

Menurutnya, sudah berkali-kali menkes diundang untuk hadir namun belum juga bisa hadir.

"Yang namanya RSUD harus berbuat apa jika mendapati pasien. Saya harapkan secepatnya bu Menkes berbaik hati menjelaskan kondisi tersebut. Menterinya sudah dipanggil berkali-kali, mungkin ada kesibukan yang ngga bisa ditinggalkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meluncurkan program perlindungan sosial berupa KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Besar Jakarta, Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (3/11/2014).

Presiden membenarkan saat ditanya wartawan apakah program tersebut untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Presiden Jokowi.

Program KIS akan menggunakan anggaran dana BPJS Kesehatan. Yang membedakan KIS dengan layanan BPJS adalah bisa dipakai di mana saja, sementara BPJS hanya bisa digunakan di wilayah tempat kartu diterbitkan.