Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mempertanyakan anggaran tiga program yang sudah diluncurkan Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan jika memang anggarannya berasal dari Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN maka komisi VI DPR bisa memanggil BUMN tersebut karena kalau mengeluarkan CSR itu harus terbuka dan masyarakat mesti mengetahuinya.

"Ini untuk apa, tendernya dari mana, karena buat kartu ratusan juta itu tidak mudah. Kita tunggu saja menteri-menteri kan lagi blusukan, tapi menteri-menteri ini harus berikan penjelasan ke DPR," kata Dede di Gedung DPR, Senayan, Kamis (6/11/2014).

Dede yang membidangi masalah kesehatan tersebut meminta masyarakat untuk mendukung dan berpikir positif tentang program tersebut.

"Kita masih positif thinking dulu lah. Tapi undang-undang yang sah adalah BPJS, kalau pemerintah ingin melakukannya itu harus ubah undang-undang dulu," katanya.