TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menegaskan pendanaan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKP) berasal dari perubahan APBN 2014 (APBN-P).

"Semua bersumber dari APBN-P. Dan APBN gunakan menggunakan rekening yang dikelola menteri keuangan yaitu untuk bantuan sosial dan bantuan fiskal. Itu sudah disetujui dengan DPR pada saat pemerintah Pak SBY," ujar Eva di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Menurut Eva, anggaran tersebut berasal dari menteri keuangan rekening 999 poin 008.

Anggota DPR RI 2009-2014 itu pun membantah dana kartu tersebut berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN.

"Nggak ada, nggak ada CSR sama sekali. APBN-P 2014 full," tukas Eva.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengatakan pembiayaan penerbitan KIS, KIP dan KKS diambil dari dana tanggung jawab sosial sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).