TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan telah mengeluarkan instruksi kepada segenap jajarannya agar mendukung kebijakan pemerintah mengenai harga bahan bakar minyak (BBM).

Jika Presiden Joko Widodo akhirnya menaikkan harga BBM, maka haram hukumnya ada kader yang mengkritisi atau melawan. Juru Bicara PDI Perjuangan, mengaku kondisi kini berbeda dibandingkan semasa partainya menentang keras kenaikan harga BBM.

"Ada alasan berbeda ya. Pada saat ini kita tahu bahwa ada defisit di anggaran sehingga kita membutuhkan dana tapi di saat yang sama saya ingin ingatkan bahwa Pak Jokowi ingin perbaiki skema subsidi. Dari orientasi produk menjadi orientasi targeted group," kata Eva Kusuma Sundari di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Menurut Eva, dalam skema subsidi dari pengurangan subsidi BBM, akan langsung diserahkan atau diterima oleh grup yang memang berhak menerimanya.

Kata Eva, model subsidi dalam kebijakan Jokowi berbeda dibandingkan kebijakan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana semua orang yang tidak berhak pun bisa menikmatinya.

"Sehingga dalam skema yang akan datang, subsidi akan langsung dimanfaatkan diterima oleh grup yang memang ditujukan menjadi skema subsidi tersebut. Misalnya subsidi khusus petani, nelayan, janda-janda, orang miskin. Kalau subsidi seperti sekarang kan siapapun bisa ambil. Dan tidak menjamin efektivitas subdisi tersebut," tukas Eva.