TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pemerintahan Joko Widodo diuntungkan karena memiliki hak veto untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, apabila kenaikan harga BBM harus mendapatkan persetujuan DPR seperti saat era SBY dirinya yakin pemerintah tidak akan sewenang-wenang menaikkan harga BBM.

"Coba saja kenaikan harga BBM harus mendapat persetujuan DPR seperti era SBY, saya yakin kenaikan harga BBM nggak bisa pemerintah (Jokowi) sewenang-wenang menaikkan harga BBM seperti sekarang. Jokowi harus langkahi KMP dulu, tapi sekarang kan nggak begitu rumusnya konstitusi, tak perlu dibutuhkan persetujuan DPR dalam menaikkan harga BBM," kata Pangi dalam dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (18/11/2014).

Pangi menuturkan, ia menilai aneh kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi yang menaikkan harga BBM karena disaat harga minyak dunia turun 80 dolar AS perbarel. Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi SBY menaikkan harga BBM, karena pada waktu itu harga minyak dunia naik 100 dolar AS perbarel.

"Akibat kenaikan harga BBM menyapu bersih rakyat miskin dan mulai merembes ke kelas menengah ditandai menderitanya mereka karena tak semakin makmur, justru semakin miskin dan susah karena ikut naiknya sembako, pangan, papan, transportasi dan barang barang lain," ujarnya.

Masih kata Pangi, konsekuensinya jumlah kelas masyarakat menengah pasti menjadi turun, bukan tak mungkin pemerintahan Jokowi mendapat perlawanan dari rakyat karena bersatunya kelas menengah dan kelas bawah.

Jokowi, kata Pangi mengatakan kenaikan harga BBM untuk kesejahteraan rakyat, alasan ini bisa diterima publik untuk sementara, sehingga kenaikan harga BBM tidak muncul perlawanan dan terasa adem ayem aja, berbeda dengan era SBY perlawanan begitu massif dan terstruktur menolak kenaikan harga BBM.

"Saya mengingatkan pemerintah Jokowi jangan sampai subsidi BBM yang dicabut justru semakin membuat pemerintah menjadi berfoya-foya pengunaan APBN," katanya.