Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Umumkan Harga BBM Baru, Pesan Pemerintah Siap Tanggung Risiko Kebijakan

JK mengatakan ada pesan yang ingin disampaikan pemerintah dengan Presiden menyampaikan langsung kabar buruk itu

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Jokowi Umumkan Harga BBM Baru, Pesan Pemerintah Siap Tanggung Risiko Kebijakan
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Warga antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 31.103.03 di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, seusai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11/2014) malam. Harga BBM bersubsidi jenis premium maupun solar naik sebesar Rp 2.000 per liter sehingga harga premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter terhitung mulai Selasa 18 November 2014 pukul 00.00 WIB. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Presiden Joko Widodo (Jokowi), umumkan sendiri kenaikkan harga BBM bersubsidi malam tadi, Senin (17/11). Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK mengatakan ada pesan yang ingin disampaikan pemerintah dengan Presiden menyampaikan langsung kabar buruk itu.

JK dalam sambutannya di acara Risk And Governence Summit 2014, Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014), mengatakan bahwa pemerintah siap untuk menanggung risiko atas kebijakan pengurangan subsidi BBM itu.




"Yang umumkan itu presiden, (padahal) biasa menteri. Itu diputuskan presiden jam-jam akhir, sebuah message (red pesan) pada bangsa. Dia terima risiko untuk maju," katanya.

Wakil Presiden lebih lanjut menyampaikan bahwa pemerintah siap untuk tidak populer, pemerintah siap jika harus mendapat cercaan dari berbagai pihak atas keputusan pengalihan subsidi BBM ke sektor yang lebih produktif itu.

"Beda dengan (pemerintahan tahun lalu. Itu perbedaannya. Kalau naik BBM presiden umumkan, kalau turun menteri umumkan," ujarnya.

Setiap keputusan ada resiko nya kata Wakil Presiden, termasuk keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun demikian kata dia resiko itu pasti bisa diminimalisir.

BERITA TERKAIT

Pemerintah saat ini kata dia menanggung resiko dari kebijakan yang salah. Anggran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang ada saat ini tidak mampu memberikan rangsangsan untuk pertumbuhan ekonomi. Karena uang negara sebelumnya banyak dibelanjakan ke sektor-sektor yang konsumtif.

"Terlalu besar birokrasi dan terlalu besar subsidi. Apa yang kita lakukan semalam adalah solusi perbaikan," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas