Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Indonesia Police Watch (IPW) menyebut hutang yang dibebankan Polri ke pemerintah sekitar Rp 36,9 triliun.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny Frangky Sompie mengatakan pastinya anggaran itu telah melalui prosedur pengajuan melalui beberapa lembaga negara terkait.

Lembaga negara tersebut diantaranya BPK, Kementerian Keuangan, Bapennas, dan lembaga legislatif yaitu Komisi III DPR RI.

"Semua yang diajukan pasti diperiksa, dikaji dan tidak dikelola sendiri oleh Polri. Itu sudah melalui sebuah pengajuan secara bottom-up kemudian baru turun kalau setelah dikaji memang dianggap benar," tegas Ronny, Selasa (25/11/2014).

Anggaran itu pun menurut Ronny selalu diperiksa dan dievaluasi setiap tahun oleh tim pengawas melalui Warsik. Ronny melanjutkan tingginya anggaran itu karena sebanyak 67 persennya digunakan untuk gaji anggota Polri.

"67 persen dari anggaran, digunakan untuk membayar gaji sekitar 400.000 anggota Polri di seluruh Indonesia. Polri kan ada sampai di level kecamatan di seluruh Indonesia, beda dengan kementrian atau lembaga lain yang ada di Jakarta," ungkap Ronny.

Ronny menambahkan biaya operasional harus seimbang dengan gaji yang diberikan agar tidak terjadi kendala dalam menjalankan tugas.