TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PPP, Fernita Darwis mengingatkan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, akan tugas-tugasnya yang utama untuk menciptakan situasi politik hukum dan keamanan yang kondusif.

"Jika menkopolhukam melaksanakan tugasnya, maka kedepan dia tidak perlu khawatir memikirkan munas Partai Golkar di Bali akan mengganggu sektor pariwisata di Bali," ujar Fernita Darwis, Rabu (26/11/2014).

Ditegaskan, adalah tugas menkopolhukam untuk menciptakan suasana yang politik hukum dan keamanan yang kondusif. Alasan bahwa dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional dan akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan “travel warning” yang akan berlibur di Bali adalah tidak masuk akal. Kalau dia laksanakan tugasnya dengan benar, maka dia tidak perlu khawatir.

Kekhawatiran Menkopolhukum yang membesar-besarkan bahwa munas Golkar bisa berpotensi rusuh justru membuat para wisatawan khawatir untuk berkunjung ke Bali dan sekaligus menunjukkan ketidakmampuan seorang menkopolhukam untuk menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan di Indonesia.

“Dia berkewajiban untuk menjaga situasi politik hukum dan keamanan yang stabil sepanjang waktu dan di seluruh Indonesia. Kalau dia meminta penyelenggaraan munas Golkar diundur Januari 2015 di Jakarta, memangnya dia bisa menjamin keamanan dan sebagainya? " katanya.

Menurutnya, kalau dia bisa menjamin itu, kenapa tidak bisa menjamin pada Desember ini di Bali? Aneh sekali hal ini, ada apa? Kalau dia jalankan tugasnya dengan benar, jangankan pariwisata di Bali, mau berkunjung kepolosok terpencil Indonesia pun wisatawan bisa merasakan keamanan yang terjamin.