TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno meminta sejumlah pihak tak hanya mementingkan kelompok semata, tapi juga nasib bangsa Indonesia ke depan.

"Saya sudah menyarankan pada semua pihak. Cobalah jangan hanya pikirkan kepentingan kelompok. Yuk bicarakan mana yang terbaik," ujar Tedjo di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).

Perkataan Tedjo itu menanggapi respon sejumlah pihak yang mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan intervensi terhadap parpol karena mengimbau Polri tak memberi izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali pada akhir bulan November dan awal Desember 2014.

Lebih lanjut, Tedjo mengilustrasikan sebagai berikut. Jika Golkar mengundang DPD I dan II yang jumlahnya sekitar 500 orang, ditambah DPP, serta kader pendukung tiap calon, jumlah totalnya akan ada ribuan orang di Bali.

Di waktu bersamaan wisatawan mancanegara sedang banyak berkunjung ke Bali. Sementara baru soal penetapan tanggal Munas saja, sudah menuai pro-kontra yang akhirnya terjadi bentrokan antar kader Golkar.

"Prediksi ini bukan tidak mugkin. Disini (Jakarta) hanya beberapa orang saja rame kan? Sampai mereka benturan fisik. Bagaimana kalau kejadian disana?" kata mantan KASAL itu. Jika terjadi bentrokan, kata Tedjo, Bali akan dicap tidak aman oleh dunia internasional. Kerena itu dia mengingatkan sejumlah pihak, seperti Polri dan DPP Partai Golkar.

"Saya sudah mengingatkan ya. Saya juga sudah ingatkan Polri, Jadi tanggung jawab ada di orang-orang yang sudah saya ingatkan itu. Bukan saya tidak bertannggung jawab, tapi saya sudah mengingatkan," ujarnya.

Lagipula, sambung Tedjo, Golkar kan bisa melangsungkan munas di tempat lain, pada tanggal tersebut. Jangan di tempat ramai wisatawan.

"Kalau dia nunggu Januari setelah wisatawan kembali, silakan mau adakan di Bali. Asal waktunya tidak Desember. Kalau mau bulan itu disilakan di tempat sepi," imbuh Tedjo seraya menerangkan fungsi Menkopolhukam.