TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut  penolakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih sebuah rekomendasi.

"Kan hanya merekomendasikan, tidak mutlak," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, DPR baru akan membahas Perppu Pilkada pada masa sidang Dewan selanjutnya, yaitu Januari 2015 mendatang. Sebelumnya, Koalisi Merah Putih (KMP) akan duduk bersama-sama untuk menentukan sikap terkait Perppu Pilkada ini.

"Nanti dibahas masa sidang selanjutnya. Reses selesai 11 Januari 2015. Setelah itu kita bahas. Waktunya satu bulan," kata Fadli.

Diberitakan sebelumnya, Aburizal dalam Musyawarah IX Nasional Partai Golkar menginstrukskan kepada anggota fraksinya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. [BACA: Tanggapan Ical Golkar Disebut Ingkar Janji Soal Perppu Pilkada].

Jika Perppu ditolak, maka Pilkada akan dipilih melalui DPRD, sesuai dengan keinginan Koalisi Merah Putih (KMP).

Namun, dalam rekaman rapat tertutup yang beredar, Ketua Steering Commitee Munas Golkar Nurdin Halid menyebut pilkada lewat DPRD akan menguntungkan Ketua DPD Golkar se-Indonesia.

Ketua DPD Golkar yang mencalonkan diri sebagai Walikota, Bupati, atau pun Gubernur, akan lebih berpeluang menang jika dipilih oleh DPRD dibanding dipilih langsung oleh rakyat.

Meski begitu, Aburizal membantah ada kesepakatan politik dengan Ketua DPD I dan DPD II. Kesepakatan itu adalah menjanjikan barter dukungan agar Aburizal kembali terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, dengan dukungan kepada Ketua DPD I dan DPD II untuk menjadi kepala daerah.

"Saya kira tidak ada barter-barteran. Saudara sekalian bisa lihat, Partai Golkar makin solid dari tingkat I dan II maju ke depan (memberikan dukungan)," kata Aburizal.