"Kami mendorong Menteri ESDM mengambil sikap dan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah tanpa melanggar perundang-undangan. Dua kabupaten sebaiknya membuatkesepakatan tertulis bersama gubernur bagaimana pembagian pengelolaan blok itu," ujar Hari.

Ketua DPRD Pelalawan ‎Nasaruddin pun kemudian menjelaskan bahwa telah ada kesepakatan bersama oleh dua kabupaten untuk mengelola Blok Kampar.

Ramson Siagian menyarankan dijadwalkan rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Gubernur Riau, Kabupaten Pelalawan‎, Kabupaten Indragiri Hulu serta Forum Masyarakat Kampar untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan Blok Kampar nantinya.

Jubir Forum Masyarakat Kampar ‎Tengku Zulmizan Assegaff‎ mengatakan masyarakat risau karena hingga mendekati 31 Desember ini belum ada keputusan yang jelas.

“Aspirasi sudah disampaikan sejak 2012 namun belum dijawab Pemerintah Pusat.  Belakangan ini juga ada pernyataan pejabat negara yang mengatakan bakal diserahkan pengelolaannya ke Pertamina. Kami meminta Blok Kampar dikelola Pemda. Janganlah Pemda jadi pemanis aja,” paparTengku.

Ketua Komisi VII secara khusus menyoroti diberikannya perpanjangan dua kali hingga pengelolaan itu berakhir Desember ini.

“Kami mengerti yang dilakukan menteri salah total. Karena tidak ada ijin dari menteri memperpanjang kontrak tetapi harus melalui kontrak kerjasama. Undang-undang tidak mengenal perpanjangan kontrak melalui surat menteri,” katanya.

"Kami akan agendakan rapat kerja dengan Menteri ESDM guna membahas masalah ini seusai reses mendatang,” janji Ketua Komisi VII sebelum mengakhiri pertemuan itu.