TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Haji Aflahah DPD II menghadiri Munsyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Jakarta.

"Kami inisiatif sendiri. Akomodasi ditanggung namun transportasi sendiri," kata Haji Aflahah di Hotel Mercure, àncol, Jakarta, Minggu (7/12/2014).

Ia yang datang bersama Wakil ketua Bidang Pemuda dan Seni, dan Wakil Bendahara DPD II Tanah Laut, tak ambil pusing soal segala risiko. Sekalipun adanya ancaman bahwa Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah I (tingkat provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota) untuk tidak menghadiri Musyawarah Nasional IX Golkar oleh kelompok Agung Laksono.

"Ya itu terserah saja sikap yang munas di Bali dan kami siap menerima segaka resiko karena Munas Golkar ini sebenrnya boleh-boleh saja kami ikuti dan kita tidak membelot. Hanya kita mengikuti perkembangan yang terjadi. Soal pecat memecat itu tergantung keputusan DPP yang sah nanti menunggu keputusan pemerintah," terangnya.

Dia mengaku telah menghadiri Munas Golkar yang dilaksanakan kubu Aburizal Bakrie di Bali beberapa waktu lalu, namun saat itu tidak sebagai peserta. Pun demikian Ia mengaku tidak mendapat akomodasi karena tidak termasuk rombongan delegasi waktu itu.

Oleh karena itu, dia ingin datang ke Munas Golkar terbuka yang diselengarakan kubu Agung Laksono di Jakarta, karena mengundang unsur pimpinan DPD I dan II Partai Golkar seluruh Indonesia.

Hal tersebut berbeda dengan penyelenggaraan Munas Golkar di Bali minggu lalu. Saat itu, panitia hanya mengundang ketua dan sekretaris DPD I dan II Partai Golkar. Unsur pimpinan yang lain tidak diundang dalam penyelenggaraan Munas yang diselengarakan di Bali beberapa waktu lalu.

"Karena yang diundang di sana (Munas Bali) yang resmi hanya ketua dan sekretaris. Kami pengurus tapi enggak masuk daftar undangan jadi enggak bisa masuk," katanya.

Dikatakan dia, bahwa tidak ada yang melarang dirinya untuk menghadiri Munas di Jakarta dari DPD asalnya. Ia pula mempunyai surat delegasi untuk perwakilan dari DPD II Tanah Laut. "Ada ditandatangani oleh unsur pengurus. Kami juga dapat undangan dari DPP pelaksana Munas Jakarta. Dalam undangan tertulis unsur pengurus, tidak harus ketua atau sekretaris," katanya.