TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jika kepala daerah punya rekening gendut karena hasil korupsi, pemerintah wajib mengusut. Namun menurutnya tidak semua kepala daerah kaya karena korupsi.

"Kalau gendut karena korupsi tentu salah. Ada juga kepala daerah yang dulunya pengusaha sehingg dulu dia banyak uang," kata JK kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).

Ia mencontohkan, ada kepala daerah yang kaya karena istrinya bekerja. Ada juga yang memang berasal dari keluarga kaya, mau pun memang punya usaha sampingan sebagai pengusaha sejak sebelum menjabat kepala daerah.

"Kalau anda punya duit masa dibilang penjahat, bahaya benar itu," ujarnya.

Ia menghimbau agar masyarakat tidak sembarangan menuduh seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Jika memang seorang kepala daerah memiliki uang banyak dan didapat dari hasil yang sah, maka hal itu baik untuk pemerintah.

"Kita tak bisa pretensi semua yang punya uang itu koruptor. Nanti saya punya rekening gendut tapi anak saya pengusaha, masa salah?" Ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menditeksi rekening delapan kepala daerah dan mantan kepala daerah, mereka adalah seorang gubernur aktif, dua mantan gubernur, serta lima bupati dan mantan bupati. Laporan itu pun disampaikan ke Kejaksaan Agung.