Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wapres Jusuf Kalla: Memalukan Negeri Begitu Luas Tapi Impor Beras Terus

"Memalukan negeri begitu luas tapi impor terus. Tapi tak ada pengimpor beras 2-3 juta ton selain negeri ini," kata Wapres Jusuf Kalla.

Editor: Agung Budi Santoso
zoom-in Wapres Jusuf Kalla: Memalukan Negeri Begitu Luas Tapi Impor Beras Terus
Ist
Sebuah areal persawahan bertingkat di Bali. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada era Orde Baru. Namun kini Indonesia mengimpor beras, sekitar 2-3 juta ton pertahun kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK.

"Memalukan negeri begitu luas tapi impor terus. Tapi tak ada pengimpor beras 2-3 juta ton selain negeri ini," kata JK dalam sambutannya di penutupan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas), di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014).

Dalam kesempatan itu JK menyinggung Indonesia memiliki kantor Kementerian Pertanian terluas di dunia, yakni sekitar 15 hektar. Namun tetap saja hal itu kurang berarti, karena beras dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya masih harus diimpor dari luar negri.

Oleh karena itu, ia berencana menginstruksikan para ahli pertanian untuk kembali ke ladang, turun langsung demi tercapainya swasembada pangan.

"Kalau tidak mau, kita jual kantornya," ujar JK.

Ia mengakui mencapai swasembada beras bukanlah hal yang mudah dilakukan. Karena pertahunnya populasi Indonesia bertambah 1,5 persen, dan hal itu berarti menambah jumlah kebutuhan beras Indonesia pertahunnya. Namun luas sawah justru berkurang 1,5 persen pertahunnya, karena lahannya dijadikan rumah maupun pabrik.

"Kebutuhan tak pernah turun dan ini kebutuhan mutlak," jelasnya.

Selain itu hampir semua pengairan untuk sawah dan ladang dalam kondisi rusak. Hal itu membuat pekerjaan menanam padi menjadi tidak maksimal.

Rencanannya pemerintah akan memberikan biaya besar untuk mendorong tercapainya swasembada beras. JK tidak menyebut angka, namun ia menyinggung uang Rp 200 triliun yang dihemat pemerintah hasil pengalihan subsidi BBM. Uang tersebut kata dia bisa dimanfaatkan.

Tags:
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas