TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai kesulitan menyuarakan ketidaksetujuan atas kebijakan tak populer yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK.

Hal ini karena rasa memiliki yang tinggi dari publik terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Jokowi-JK beberapa waktu lalu memutuskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Masyarakat kesulitan mengeluarkan suaranya karena kedekatan emosional yang masih tersisa," ujar Koordinator TePI, Jerry Sumampow dalam diskusi akhir tahun yang bertajuk 'Presiden Baru Politik Pecah Belah dan Keharusan Regenerasi Elit Politik' di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).

Selama masa kampanye, pendukung Jokowi-JK memiliki rasa kepemilikan yang tinggi. Dukungan material dan non-material langsung mengucur deras ke pasangan Jokowi-JK. Setelah Jokowi-JK diangkat menjadi Presiden dan Wakil presiden, dukungan itu pun berubah menjadi rasa memiliki.

Selain itu, Menurut Jerry, hal demikian terbukti dengan tidak gencarnya penolakan terhadap kebijakan Jokowi yang tak populer itu. Terlepas baik yang dinilai masyarakat positif maupun negatif. "Terbukti dengan tidak gencarnya penolakan terhadap kebijakan tersebut," ungkap dia.

Jerry menyebutkan bahwa tren ini akan berlangsung ke tahun 2015. Kendati, kata dia, kebijakan apakah bisa memberi dampak positif atau tidak, ini kembali kepada pemerintahan Jokowi-JK. "Apakah bisa menciptakan harapan baru, atau tidak," katanya.