TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono, meminta Presiden Joko Widodo diminta tidak  buru-buru mengesahkan calon Dirjen Pajak hasil seleksi Kementerian Keuangan.

Dirinya mengaku memiliki catatan-catatan buruk terhadap para calon dirjen pajak yang sudah diloloskan pansel.

"Saya minta Presiden jangan terburu-buru untuk mengesah calon Dirjen Pajak," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Hendropriyono memiliki alasan kuat kenapa mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo tidak terburu buru memilih Dirjen Pajak. Pasalnya dari tujuh nama seluruhnya memiliki track rekord buruk.

Lebih lanjut dikatakan Hendro, selama dirinya berada di tiga kabinet era Soeharto, Habibie dan Megawati lembaga yang paling sulit dibenahi adalah Ditjen Pajak. Selain itu Profesor dibidang intelijen ini juga mengusulkan agar Ditjen Pajak bersih dari korupsi, maka lembaga ini harus memiliki sistim yang terintegrasi.

"Dirjen Pajak memang yang paling sulit dibenahi," katanya.

AM Hendropriyon pun mengaku tidak puas dengan tujuh calon yang diloloskan pansel pengganti Fuad Rahmani tersebut.