TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, meminta Presiden Jokowi tidak mendengarkan rekomendasi dari tim independen yang dibentuknya untuk menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

"Mereka (tim independen) belum punya keppres, atas dasar apa mereka bekerja? Ini urusan negara, bukan urusan perseorangan," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015) siang.

Daripada mendengarkan rekomendasi tim independen, kata Pramono, akan jauh lebih baik jika Jokowi mendengarkan rekomendasi dari semua pimpinan lembaga tinggi negara.

Pramono yakin bahwa para pimpinan lembaga tinggi negara, seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, bisa memberikan masukan terbaik.

"Ini persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara gunakan instrumen untuk cari masukan yang benar. Seperti SBY, ketika ada persoalan, lembaga tinggi negara kumpul cari solusi," ucap Pramono.

"Bukan saya tak respek dengan Tim Sembilan (tim independen), tapi bagaimanapun dengarkan lembaga tinggi negara," ujarnya.

Sebelumnya, tim independen memberikan sejumlah rekomendasi untuk Jokowi, di antaranya meminta Presiden tak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Tim independen juga membuka fakta bahwa Jokowi tidak pernah berinisiatif mengajukan nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.

"Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif Presiden," kata Ketua tim independen Syafii Maarif seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, informasi yang didapatnya ini cukup valid. Namun, saat didesak untuk mengungkap siapa yang mengusulkan nama Budi, pria yang akrab disapa "Buya" itu mengelak.

"Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum. Anda harus tahu itu. Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu," kata Buya.