TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad mempertahankan kader mereka, Joko Widodo, yang kini menjadi presiden ke-7 RI sesuai mandat rakyat, yakni lima tahun. Bahkan, PDI-P juga akan berjuang mengupayakan Jokowi bisa menjadi Presiden RI kembali untuk periode berikutnya pada 2019-2024.

Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Tjahjo Kumolo, yang juga Menteri Dalam Negeri, saat ditanya pers seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (4/2), menyatakan, apa pun yang diputuskan Presiden Jokowi terkait dengan calon Kepala Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan, partainya akan tetap mendukung dan mempertahankan.

”Siapa bilang kami tidak solid? PDI-P tetap solid dengan apa pun yang diputuskan Pak Jokowi. Sebab, Pak Jokowi itu kader PDI-P terbaik yang kami dukung mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menang dalam Pemilu Presiden 9 Juli lalu. Tidak mungkin PDI-P tidak mendukung dan mempertahankan Pak Jokowi,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, apa yang terjadi sekarang adalah dinamika politik. ”PDI-P tahu mana hak Pak Jokowi sebagai presiden dan juga sebagai kader partai. Pak Jokowi juga tahu soal itu,” ujarnya.

Tjahjo menegaskan, ibarat mahkota yang sudah diberikan kepada Jokowi sebagai kader partai, tidak mungkin ditarik dan disia-siakan oleh PDI-P.

Sementara itu, putri Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan, antara Presiden Jokowi dan Megawati tidak ada persoalan.

”Buktinya, kemarin Bu Mega masih menemui Pak Jokowi di Istana,” kata Puan menunjuk pertemuan Selasa (3/2) sore di Istana Merdeka antara petinggi partai politik Koalisi Indonesia Hebat dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sehari sebelumnya, seusai rapat kerja di DPR, Puan menyatakan, PDI-P akan tetap bersama Presiden Jokowi. Demikian pula sebaliknya, Presiden Jokowi akan tetap bersama PDI-P.

Tak sebut ”petugas partai”

Hubungan PDI-P dan Presiden Jokowi disebut-sebut sempat terusik menyusul kontroversi penunjukan mantan ajudan

Presiden Megawati Soekanorputri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai calon Kepala Polri.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terindikasi terkait kepemilikan rekening gendut, pencalonan Budi juga tidak segera ditarik kembali. Presiden juga tidak melantik-lantik Budi sebagai Kepala Polri meski DPR sudah menyetujuinya dalam Sidang Paripurna DPR.

Di tengah desakan sebagian praktisi hukum dan aktivis anti korupsi, Presiden menyatakan masih akan menunggu proses praperadilan terkait posisi Budi. Banyak kalangan, di antaranya Tim 9 atau tim yang dibentuk Presiden untuk membantu menyelesaikan persoalan Budi, menyebutkan pengusulan Budi sebagai calon Kapolri sebenarnya bukan inisiatif Presiden Jokowi, melainkan desakan pihak lain.

Apalagi di tengah kontroversi pencalonan Budi, Presiden Jokowi menggelar pertemuan tak hanya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, tetapi juga dengan kalangan petinggi Tentara Nasional Indonesia.

Sementara itu, politisi senior PDI-P, Pramono Anung, saat diskusi mengatakan, Megawati adalah sosok yang taat konstitusi dan tidak akan terlibat dalam konflik KPK versus Polri. Urusan pencalonan Budi sudah selesai dengan persetujuan DPR.

”Sejak Jokowi ditetapkan sebagai presiden, Ibu Megawati tidak pernah lagi menyebut Pak Jokowi sebagai petugas partai.  (baca berita terkait Jokowi petugas partai, klik di sini ) Pertanyaan wartawan sengaja menggiring agar keluar istilah tersebut lagi. Presiden Jokowi juga tidak pernah diatur oleh Ketua Umum PDI-P terkait kenegaraan. Yang diambil Presiden Jokowi adalah keputusan terbaik,” kata Pramono.

(ONG/HAR)