Jokowi Dianggap Tak Peka Keluar Negeri Tanpa Selesaikan Konflik KPK-Polri
"Ini menunjukkan kurangnya rasa peka Presiden terhadap masalah ini," ungkap Usman Hamid.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Usman Hamid, menyayangkan Presiden Joko Widodo kunjungan kerja keluar negeri, sementara belum mengambil sikap atas konflik antara KPK dan Polri.
"Ini menunjukkan kurangnya rasa peka Presiden terhadap masalah ini," ungkap Usman Hamid di sela-sela acara "Berjamaah Lawan Korupsi" di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Minggu (8/2/2015).
Jokowi dianggap lambat bersikap sehingga berakibat semakin terpuruknya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Ia mengingatkan dalam sistem pendidikan di kepolisian, anggota Polri disumpah membela NKRI, Lambang Negara dan Tribrata.
"Bagaimanapun juga BG adalah orang yang hampir jadi Kapolri. Ketika Tribata dilambangkan sebagai BG (Budi Gunawan) maka jadi bulan-bulanan publik. Wibawa Presiden jatuh serendah ini," katanya.
Presiden Jokowi kunjungan kerja ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei, dan Filipina pada 5-9 Februari 2015. Kunjungan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama Jokowi setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014 lalu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.