TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Untuk menghentikan gelombang gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh KPK, lembaga antirasuah itu akan meminta bantuan Mahkamah Agung (MA).

KPK rencananya akan menyurati MA untuk mengeluarkan surat edaran agar tidak ada lagi pengadilan yang mengabulkan gugatan praperadilan penetapan tersangka seperti yang dilakukan hakim Sarpin Rizaldi saat memutus kasus Komjen Budi Gunawan.

"KPK juga akan membuat surat yang mengusulkan terbitnya surat MA untuk menghentikan 'sarpin effect' itu saja," ujar anggota Tim Sembilan, Jimly Asshiddiqie di KPK, Jakarta, Jumat (13/3/2015) malam.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan alumni lintas perguruan tinggi sebelumnya mendesak agar pimpinan KPK mengajukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan penetapan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagi tersangka adalah tidak sah.

Terkait desakan tersebut, Tim Sembilan mengatakan pengajuan PK bukanlah semata-mata mengajukan upaya hukum. Singkat kata, KPK harus hitung-hitungan mengenai dampak pengajuan PK tersebut.

"Pada saat hal itu terjadi, kan yang harus dihitung adalah responnya. Reaksinya seperti apa. Apakah reaksinya akan menimbulkan situasi menjadi destruktif atau tidak. Kalau itu (PK) nggak dilakukan, apa juga reaksinya. Kira-kira di situ," ujar rekan Jimly di Tim Sembilan, Imam Prasodjo.