TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura menerima apapun kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dengan DPR terkait pencalonan Komjen (Pol) Badrodin Haiti.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Wiranto, mengatakan yang terpenting adalah masalah kepolisian dapat segera ditanggulangi.

"Siapapun nanti yang hasil mekanisme hubungan antara Presiden dan DPR itu, yang penting adalah cepat selesai (masalahnya)," kata Wiranto kepada wartawan usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wapres Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).

Wiranto menambahkan bahwa bila permasalahan terkait korps Bhayangkara itu tidak segera diselesaikan, maka hal itu bisa berdampak buruk untuk keamanan nasional.

Hal tersebut menurut Wiranto tentunya tidak diinginkan oleh masyarakat.

"Saya berpendapat bahwa orientasi kita adalah masalah kepolisian ini harus segera diselesaikan. Saya sendiri bekas Pangab (Panglima ABRI), membawahi Polisi," ujar Wiranto.

Ditanya apakah Badrodin yang kini menjabat sebagai Wakapolri adalah orang yang mumpuni ditunjuk sebagai Kapolri, Wiranto tidak menjawab.

Kata dia yang terpenting adalah mekanismenya.

DPR menunda untuk menguji Badrodin, salah satunya karena dalam surat yang disampaikan Presiden Joko Widodo tidak dijelaskan alasan Presiden membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan.

Padahal Budi sebelumnya sudah mengikuti uji kelayakan oleh DPR, dan dinyatakan lolos walau pun saat itu statusnya tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wiranto mengaku percaya kesepakatan itu akan segera tercapai, karena penolakan DPR untuk menguji calon kapolri, adalah karena masalah prosedural.

"Kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada satu mekanisme prosedural yang harus dijalankan, kita tunggu saja," tandasnya.