TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayoritas publik mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam enan bulan pertama. Perombakan atau reshuffle kabinet dinilai publik menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Hal tersebut terlihat dari hasil survei Poltracking yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4/2015) siang.

Sebanyak 36 persen responden menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. Sebanyak 5,8 persen responden lainnya menyatakan sangat setuju.

Hanya 24,1 persen responden yang kurang setuju dan 3,9 persen sangat tidak setuju. Sisanya, sebanyak 30,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Jika ditotal, jumlah yang setuju dengan reshuffle kabinet 41,8 persen. Lebih besar dari yang tidak setuju," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Hanta mengatakan, nantinya reshuffle kabinet bisa dilakukan dengan melihat bidang-bidang yang dianggap publik paling tidak memuaskan. Dari hasil survei terlihat, 66 persen responden paling tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi, yakni sebesar 66 persen.

Hal ini disebabkan karena tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat.

Sebanyak 55 persen publik juga tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Hal ini terkait dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Bidang ekonomi dan hukum menjadi PR terberat Jokowi-JK," ujar Hanta.

Selain mempertimbangkan aspirasi publik dari hasil survei, Hanta menyarankan Jokowi juga membuat suatu mekanisme untuk menilai kinerja menteri-menterinya. Selain itu, pertimbangan secara politik juga tak bisa dihindarkan oleh Presiden. Sebab, pemilihan menteri juga dilakukan berdasarkan usulan partai pendukung.

"Terakhir, Presiden juga harus mempertimbangkan hak prerogatifnya dalam memilih menteri yang di-reshuffle. Kalau memang merasa tidak puas dengan kinerja menteri, ya itu hak prerogatif presiden," ujarnya.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini 2,9 persen. Survei dibiayai oleh Poltracking.(Ihsanuddin)