TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth menilai Indonesia masih memerlukan penerapkan politik bebas aktif dalam melakukan hubungan dengan dunia internasional.

Selain itu, Indonesia juga dituntut memiliki strategi global dalam menjalankan politik luar negeri setelah dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika.

"Kita harus punya regional policy. Apa yang mau kita prioritaskan dan mau kita capai setelah pelaksanaan KAA," kata Adriana dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2015).

Adriana menuturkan, tanpa adanya policy, apa yang kita hendak kita capai maka sulit terwujud.

Menurutnya, tanpa ada policy dalam menjalankan hubungan internasional tentu apa yang hendak dicapai tidak terencana dan hanya hasil yang otodidak.

"Ketika kita bicara strategi global, kita sangat tertinggal jauh dengan Cina. Cina menguasai jalur darat dan laut," tuturnya.

Masih kata Adriana, ketika pemerintah sudah mengatakan akan memperkuat sektor maritim, maka hendaknya sudah diketahui kerjasama dengan siapa yang akan kita tuju.

Menurutnya, dengan cita-cita membangun poros maritim dunia tentu harus ada perubahan paradigma dan strategi dalam mewujudkannya.

"Bercita-cita membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia itu butuh perubahan paradigma. Dan harus jelas strateginya seperti apa," ujarnya.