TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi pembangunan yang berpedoman pada jalan Trisakti sebagai landasan dalam Pembangunan Nasional.

Tujuannya, demi membangun manusia dan masyarakat, mengatasi ketimpangan sosial, meningkatkan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah, dan pembangunan yang didukung oleh lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat menghadiri acara penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dilaksanakan pemberian kepada masyarakat Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya,  Kalimantan Barat, Senin (25/5/2015).

Kata Puan, dengan KKS, diharapkan menjadi bantuan sosial terpadu kepada masyarakat kurang mampu.

Dengan KIP, diharapkan ada jaminan agar anak usia sekolah berumur 6 sampai 21 tahun, dari keluarga kurang mampu, bisa berpendidikan hingga lulus setingkat SMA.

Sementara KIS menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan.

Puan menjelaskan target jumlah penerima Program Keluarga Sejahtera adalah 16.3 Juta Rumah Tangga, yang sudah termasuk buffer 500 ribu Rumah Tangga dan 340 ribu PMKS.

Untuk Program Indonesia Pintar, disiapkan untuk 20,3 Juta Anak Usia Sekolah. Untuk Program Indonesia Sehat, disiapkan kepada 88,2 Juta penduduk penerima Bantuan Iuran (PBI).

Di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang sendiri, kata Puan, penerima KKS adalah sebanyak 442 keluarga. Mereka akan menerima bantuan non tunai dalam bentuk simpanan sejumlah Rp200.000 perkeluarga perbulan. Dana tersebut digunakan untuk keperluan yang bersifat produktif.

"Kalau uangnya tak perlu langsung diambil sekaligus, jangan khawatir itu takkan hilang. Karena masih tersimpan," jelas Puan.

Lalu penerima KIP sebanyak 923 orang. Pemegang KIP akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp450.000 pertahun persiswa untuk jenjang SD/MI; Rp750.000 pertahun persiswa untuk jenjang SMP/MTs; dan sebesar Rp1.000.000 pertahun persiswa untuk jenjang SMA/ SMK/MA.

"Bantuan ini dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan sekolah. Buku, sepatu, alat belajar. Jangan untuk beli mainan, handphone, atau pulsa. Kalau dievaluasi ketahuan untuk beli pulsa, tahun depannya tak dapat lagi," lanjut Puan.

"Orang tua juga harus mengingatkan anak-anaknya soal ini. Jangan sampai tinggal kelas. Kalau tak naik kelas, tahun depannya tak dapat lagi," katanya.

Sementara penerima KIS adalah 2.461 orang, sebagai jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas/Klinik, maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit secara berjenjang.

Puan sempat berinteraksi dengan para siswa siswi sekolah yang menerima kartu secara simbolis. Demikian juga dengan para orang tua yang menerima KKS dan KIS secara simbolis.

"Bapak, Ibu, dan anak-anak penerima kartu, saya berharap agar kartu-kartu tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Alllah SWT meridhoi upaya kita pada hari ini," kata Puan yang disambut tepuk tangan dan teriakan riuh warga Desa yang berkumpul di arena acara.

Acara itu dihadiri sejumlah pejabat setempat seperti Gubernur Kalbar Cornelis, Bupati Kubu Raya, Anggota DPR RI Karolin Margret Natasa, dan sejumlah pejabat dari BPJS Kesehatan.

"Penyerahan kartu-kartu ini dalam rangka memberdayakan dan melindungi masyarakat kurang mampu. Perlindungan dimaksud agar masyarakat kurang mampu merasakan kehadiran negara untuk mensejahterakan mereka," tambah Puan.

Puan menambahkan, pendanaan program itu adalah dari realokasi subsidi Pemerintah yang sebelumnya diberikan untuk bahan bakar minyak (BBM). Belum semua masyarakat mendapatkan kartu itu karena Pemerintah sedang memperbaiki pendataan masyarakat.

"Datanya diverifikasi supaya benar-benar tepat sasaran," kata Puan.

Sementara Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengatakan membangun manusia bukan pekerjaan mudah karena prosesnya tidaklah sebentar.

"Lebih mudah membangun rumah. Dibangun sekarang, hasilnya 50 tahun ke depan. Membangun kebudayaan juga tak gampang. Karena pengaruh pergaulan dunia, melalui internet yang kencang. Belum lagi ancaman budaya negatif seperti narkoba, HIV, teroris," kata Cornelis.

Maka itu tugas pemerintahan tidak ringan. Menurutnya, rakyat harus terus mendukung pemerintahan sehingga kerja keras pemerintahan dalam menyejahterakan rakyat, bisa berhasil.

"Supaya berhasil, maka harus didukung rakyat. Ini bukan pekerjaan gampang," kata dia.

Pada kesempatan itu, Cornelis juga mengingatkan Badan Pusat Statistik agar segera menyelesaikan pendataan masyarakat. Sehingga dengan demikian, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat, punya data-data pasti yang minimal mendekati kenyataan.

"Sehingga pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak salah," ujar Cornelis.