TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dualisme di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa disudahi kata Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP versi muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah. Kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy bisa islah, dengan bantuan dari tokoh-tokoh Islam.

Dimyati kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2015), mengatakan tokoh utama yang bisa mendamaikan adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, serta Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj.

"Lalu Ketua PP Muhamadyah, pak Din Syamsudin, itu kan merangkap Ketua MUI, lalu ada ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), pak JK (Jusuf Kalla)," ujarnya.

Selain itu Jusuf Kalla yang juga merupakan Wakil Presiden RI juga bisa hadir mendamaikan sebagai Wakil Pemerintah. Dalam proses islah itu, juga diperlukan tokoh Islam yang juga merupakan ahli hukum, sehingga bisa memberi masukan soal legalitas islah.

Mantan-mantan Ketua Umum DPP partai berlambang Ka'bah itu juga harus dihadirkan kata Dimyati. seperti Hamzah Haz yang juga merupakan mantan Wakil Presiden RI, dan Suryadharma Ali yang merupakan Ketua Umum DPP PPP, sebelum masalah dualisme kepemimpinan terjadi.

Sedangkan terkait tawaran Islah oleh Ketua Umum DPP PPP versi muktamar Surabaya, Romahurmuziy atau Romy, Dimyati menganggapnya sebagai tawaran perang terbuka. Pasalnya Romy dalam ajakan islahnya, menuding Djan Faridz tidak layak menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP, karena tidak sesuai AD/ART.

Romy menyebut sesuai AD/ART Ketua Umum DPP haruslah orang yang pernah menjabat Ketua DPP, sedangkan Djan Faridz dianggap tidak memiliki pengalaman tersebut. Sedangkan menurut Dimyati, Djan Faridz pernah menjabat anggota dewan pakar, di masa Hamzah Haz dan Suryadharma Ali.

"Kalau mau islah itu kan tidak mnjelekan, ini kan seolah-olah mengajak perang terbuka, Ketua Umum kami seolah dianggap tidak layak," katanya.